Nganjuk, expressimedia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, Selasa (20/1/2026). Sebanyak 17 usulan program disiapkan sebagai fondasi arah pembangunan Kabupaten Nganjuk pada tahun mendatang.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, mengungkapkan bahwa Propemperda 2026 terdiri atas 9 usulan inisiatif legislatif dan 8 usulan dari eksekutif Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
Tatit menegaskan, seluruh usulan tersebut tidak serta-merta dibahas tanpa seleksi. DPRD akan memprioritaskan program yang bersifat paling mendesak dan berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat.
“Kami memprioritaskan pembahasan usulan yang benar-benar mendesak setelah melalui pembahasan intensif bersama seluruh pihak terkait,” ujar Tatit.
Tatit menambahkan, penyusunan Propemperda bersifat dinamis. Apabila di tengah proses muncul aspirasi masyarakat yang krusial, maka kebijakan tersebut dapat dimasukkan sebagai program mandatori.
Menurut Tatit, Propemperda 2026 tidak disusun hanya sebagai formalitas legislasi. Seluruh usulan telah melalui proses sosialisasi hingga tingkat desa dengan melibatkan dinas-dinas strategis seperti Dinas Pekerjaan Umum, Pertanian, dan Pendidikan guna memastikan program tepat sasaran.
DPRD Nganjuk juga menaruh perhatian besar pada aspek akuntabilitas dan transparansi.
“Secara teknis, kami mengedepankan kebenaran data serta kesesuaian dengan standar Monitoring Centre for Prevention (MCP) dari KPK. Ini penting untuk meminimalkan potensi korupsi dan memastikan anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam Propemperda 2026, sektor infrastruktur dan pertanian menjadi prioritas utama. Program yang disiapkan antara lain perbaikan jalan raya dan jaringan irigasi, revitalisasi lahan pertanian, serta pendistribusian bibit unggul. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga mendapat perhatian melalui peningkatan fasilitas di wilayah terpencil, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi akses transportasi daerah.
Sebagai langkah penyempurnaan, seluruh anggota DPRD Nganjuk dijadwalkan turun langsung ke lapangan melalui agenda reses untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Tujuan utama kami adalah menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Nganjuk. Kami berkomitmen agar setiap anggaran daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” pungkas Tatit. (ana)
