NGANJUK, expressimedia.com – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Dr. Saiful Sahri, A.Md.IP., S.Sos., M.H., bersama jajaran Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Nganjuk melakukan audiensi dengan Bupati Nganjuk, Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.H., M.B.A., Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Pemerintah Kabupaten Nganjuk mulai pukul 10.00 WIB tersebut dihadiri perwakilan Posbakumadin Nganjuk, yakni Ketua Anita Candra Sari, S.H., M.H., dan Wakil Ketua Dr. Prayogo Laksono, S.H., M.H.
Audiensi ini membahas penguatan serta optimalisasi peran paralegal dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Selain menjadi ajang silaturahmi, pertemuan tersebut juga menjadi forum koordinasi antarlembaga untuk menyelaraskan program bantuan hukum bagi masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, Kakanwil Kemenkum Jawa Timur, Bupati Nganjuk, dan pengurus Posbakumadin bertukar pandangan mengenai sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas layanan Posbankum, khususnya di wilayah Kabupaten Nganjuk.
Salah satu perhatian utama adalah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Kanwil Kemenkum Jatim, dan organisasi bantuan hukum. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan sekaligus mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses terhadap keadilan.
Keberadaan paralegal dan Posbankum dinilai memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan serta informasi hukum kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mampu yang membutuhkan akses layanan bantuan hukum.
Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun kerja sama kelembagaan yang semakin kuat sehingga penyelenggaraan layanan bantuan hukum di Kabupaten Nganjuk dapat berjalan lebih efektif, merata, dan tepat sasaran.
Sinergi antara pemerintah dan organisasi bantuan hukum tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta memastikan akses terhadap keadilan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
