Nganjuk, expressimedia.com — Bupati Nganjuk, Kang Marhaen, secara resmi menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran Berjalan sekaligus menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk, Senin (8/6).
Momentum tersebut menjadi semakin penting seiring capaian Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berturut-turut. Capaian ini dinilai sebagai hasil sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Capaian WTP ini merupakan buah dari kerja bersama, pengawasan yang efektif dari DPRD, serta keterbukaan pemerintah daerah dalam menerima masukan konstruktif,” ujar Bupati dalam penyampaiannya.
Dalam paparannya, Bupati menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah menunjukkan kinerja yang sehat. Realisasi pendapatan daerah tercatat melampaui target, sementara belanja daerah dikelola secara efisien melalui rasionalisasi sejumlah program yang dinilai kurang efektif.
Langkah tersebut, lanjutnya, turut membantu pemerintah daerah dalam menekan potensi defisit, menyesuaikan porsi belanja pegawai menuju target nasional, serta menjaga sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebagai penyangga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Bupati menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Keberhasilan ini adalah milik bersama. Ke depan, keberlanjutan pembangunan sangat bergantung pada soliditas dan kolaborasi semua pihak di Kabupaten Nganjuk,” tegasnya.
Sidang Paripurna DPRD tersebut berlangsung tertib dan menjadi salah satu agenda penting dalam evaluasi kinerja keuangan daerah Kabupaten Nganjuk. (tika/red)
